top of page
Thoriq Nasution
May 243 min read

Wacana 40 Menteri Kabinet ala Prabowo, Kebutuhan atau “Bagi-Bagi Kue”?



Pro dan Kontra Penambahan Kursi Menteri


Wacana penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 dalam kabinet Prabowo Subianto telah menimbulkan perdebatan intens bagi masyarakat Indonesia. Sementara beberapa pihak mendukung perubahan ini dan yang lainnya menentangnya dengan berbagai alasan.


Tentunya hal ini menuai pro dan kontra karena alasan yang tak diketahui publik dibaliknya. Bagaimana jadinya?


Argumen Pro Kebijakan


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menganggap penambahan kementerian sebagai langkah yang wajar mengingat Indonesia adalah negara besar yang memerlukan dukungan dari banyak pihak. Menurutnya, penambahan kementerian dapat membuat pemerintahan lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Argumen tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa dengan adanya lebih banyak kementerian, lebih banyak program pemerintah dapat diimplementasikan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam konteks bernegara, penambahan kementerian juga dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam mengatasi tantangan nasional dan global. Dengan adanya tambahan kementerian, diharapkan pemerintahan dapat merespons isu-isu dan kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan efisien, sehingga meningkatkan kinerja dan efektivitas pemerintahan secara keseluruhan.


Opini Pro Penambahan Kabinet


Penambahan kementerian dalam pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menghadapi tantangan kompleks. Dengan lebih banyak kementerian, tugas dan tanggung jawab dapat dibagi lebih baik, memungkinkan pemerintahan untuk menangani berbagai isu secara lebih efektif. Ini juga memungkinkan lebih banyak program pemerintah diimplementasikan, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Strategi ini telah diterapkan oleh beberapa negara, termasuk Indonesia, untuk fokus pada isu-isu spesifik seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Langkah ini dianggap strategis untuk memperkuat kemampuan pemerintahan dalam menghadapi tantangan nasional dan global.


Argumen Kontra Kebijakan


Mantan calon wakil presiden, Mahfud Md, menyoroti wacana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo. Menurut Mahfud, penambahan kementerian mungkin terjadi karena adanya tuntutan untuk pembagian kekuasaan yang berlebihan setelah pemilu. Selain itu penambahan kementerian Ini juga tidak mendesak dan hanya akan menambah biaya operasional pemerintahan. Mereka juga menyatakan bahwa penambahan ini bisa mengganggu kinerja kementerian yang sudah ada serta memperburuk kompleksitas birokrasi.


Opini Kontra Penambahan Kabinet


Penambahan kementerian baru dapat memperburuk birokrasi yang sudah kompleks, membuat proses pengambilan keputusan lebih lambat dan sulit, serta mengganggu kinerja pemerintah. Misalnya, penambahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Indonesia bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah dalam mengelola isu-isu spesifik. Namun, penambahan ini juga dapat memperburuk birokrasi, menyebabkan konflik kepentingan, dan memperlambat pengambilan keputusan.


Untuk mengatasi birokrasi yang kompleks, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi dengan mengintegrasikan fungsi-fungsi yang sama, mengurangi jumlah kementerian dan lembaga yang tidak efektif, serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterampilan pegawai negeri. Indonesia telah memulai beberapa reformasi signifikan, seperti mengintegrasikan fungsi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Home Affairs. Reformasi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


Sejarah Penambahan Kabinet


Dalam konteks sejarah, penambahan kementerian juga dapat dilihat sebagai langkah yang tidak berbeda dengan praktik-praktik sebelumnya. Kabinet yang dibentuk oleh Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid, dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri memiliki 35 kementerian, sedangkan kabinet yang dibentuk oleh Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, dan Wakil Presiden Hamzah Haz memiliki 30 kementerian. Dalam beberapa kasus, penambahan kementerian juga dapat dilihat sebagai langkah yang tidak berbeda dengan praktik-praktik sebelumnya, seperti dalam kasus kabinet yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo yang memiliki 34 kementerian.


Kesimpulan


Secara keseluruhan, wacana penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 dalam kabinet Prabowo Subianto menimbulkan perdebatan yang intens di Indonesia. Sementara beberapa pihak mendukung perubahan ini dengan alasan bahwa penambahan kementerian akan memungkinkan pemerintahan untuk lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, yang lainnya menentangnya dengan alasan bahwa penambahan kementerian tidak mendesak dan hanya akan menambah biaya operasional pemerintahan. Oleh karena itu, perubahan ini memerlukan analisis yang lebih mendalam dan konsultasi yang lebih luas untuk menentukan apakah perubahan ini akan membawa manfaat yang signifikan bagi pemerintahan dan masyarakat Indonesia.


 

Referensi:







2 views0 comments

Comentários

Submit Tulisanmu

Kirimkan tulisan Anda dan jadilah bagian dari komunitas kami yang berkontribusi dalam berbagai topik menarik yang kami sajikan kepada pembaca setia kami.

bottom of page