top of page
Fabil Fauzi
Apr 192 min read

Sidang MK soal Sengketa Pilpres 2024 hanyalah “omon-omon”?



Sengketa Hasil Pilpres Bukanlah Hal Yang Baru


Masalah sengketa hasil pilpres bukanlah hal yang baru terjadi belakangan ini. sejak pertama kali Indonesia menggelar pemilihan umum presiden (pilpres), tercatat sudah 5 kali sidang sengketa hasil pilpres ini terjadi yang berarti tiap terjadinya pilpres maka sidang sengketa hasil pilpres ini terjadi.


Aksi Yang Sama Namun Akankah Hasilnya Sama?


Di tahun ini tepat pada tanggal 21 Maret, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi membuat permohonan kepada MK soal meminta pemungutan suara ulang tanpa keterlibatan Gibran Rakabumingraka sedangkan untuk paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD membuat permohonan kepada MK untuk mendiskualifikasi paslon urut nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumingraka.


Pelanggaran Etika Yang Terjadi Saat Masa Pilpres 2023


Presiden Joko Widodo dinilai melanggar etika selama masa pilpres 2024 oleh Filsuf Franz Magnis Suseno atau dikenal sebagai Romo Magnis. salah satunya adalah persoalan bansos. Romo Magnis menilai presiden Joko Widodo menyalahgunakan bansos sebagai alat untuk mendukung salah satu paslon.


Aroma nepotisme pun terasa sangat kental selama pemilihan presiden 2024 ini. Tentu dikarenakan oleh naiknya anak seorang presiden menjadi seorang cawapres dengan perubahan batasan umur melalui putusan MK yang diketuai oleh paman dari cawapres itu sendiri.


Bukti Kuat Atau Tidak Sama Sekali


Indonesia baru menjalani 5 kali pemilihan presiden dan kelimanya pun selalu menjalani sidang sengketa pilpres. Hasil dari 4 sidang MK selalu sama yaitu menolak tuntutan. Menurut mantan ketua MK, Hamdan Zoelva menegaskan bahwa perkara perselisihan hasil pemilu di MK tidak dipengaruhi oleh banyaknya bukti namun dipengaruhi oleh relevansi dan signifikansi bukti.


4 Menteri Jokowi Hadir


Tuduhan presiden Jokowi cawe-cawe dibantah oleh keempat menteri presiden Jokowi. “Ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode.” ujar Muhadjir Effendi. Tentu saja bansos merupakan hal yang perlu dilakukan oleh pemerintahan namun pertanyaan akan terus timbul ketika bantuan itu juga diturunkan ketika masa pemilu yang dimana cawapres dari salah satu paslon merupakan anak dari seorang presiden.


Sri Mulyani juga menegaskan bahwa anggaran bansos tidak mengalami kenaikan yang signifikan. “Belanja bansos PKH (penerima keluarga harapan) dan kartu sembako yang disalurkan melalui kemensos mengalami kenaikan sebesar Rp1,23 triliun” ujar Sri Mulyani.

Pertanyaan dari persidangan MK soal isu sengketa pilpres 2024 ini adalah apakah persidangan ini akan memberikan hasil yang jelas, yang dapat memberikan perubahan atau hanya menjadi sidang formalitas yang dilakukan tiap 5 tahunnya?


 

Referensi:





4 views0 comments

Comments

Submit Tulisanmu

Kirimkan tulisan Anda dan jadilah bagian dari komunitas kami yang berkontribusi dalam berbagai topik menarik yang kami sajikan kepada pembaca setia kami.

bottom of page