top of page
Vinolga Bunga
Jun 62 min read

“Omon-Omon” Tapera: Yang Kaya Makan Gaji, Yang Miskin Nunggu Janji



Tapera Untuk Siapa Sebenarnya?


Pemerintah baru saja mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2024 yang mengatur pelaksanaan program Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat). Dalam PP tersebut, disebutkan bahwa setiap pekerja baik di sektor formal maupun informal wajib membayar iuran Tapera sebesar 3% dari gaji bulanan mereka. Program yang digadang-gadang mampu menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah justru menimbulkan kontroversi dan menyisakan banyak pertanyaan. Siapa sebenarnya yang diuntungkan dari program ini? Apakah benar-benar menjangkau kalangan menengah kebawah atau justru menjadi ladang subur bagi para konglomerat dan elite politik untuk memperkaya diri?

Proyek “Wah”, Berbalut “Omon-Omon”


Pemerintah mengklaim bahwa Tapera akan menjadi terobosan besar dalam pemenuhan kebutuhan papan bagi masyarakat kurang mampu. Namun, kenyataannya, masyarakat kelas bawah dengan penghasilan di bawah rata-rata mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, apalagi harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar iuran Tapera. Daya beli yang rendah menjadi kendala utama bagi mereka untuk memiliki rumah meskipun sudah mengikuti program Tapera. Harapan untuk memiliki rumah idaman pun hanya akan menjadi angan-angan belaka. Masyarakat hanya akan menjadi korban janji manis pemerintah (lagi).


Berkah Bagi Kalangan Mapan, Derita Bagi Kaum Terpinggirkan


Salah satu poin krusial dari program Tapera adalah pekerja dengan penghasilan 8-15 juta rupiah per bulan akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Padahal, kategori penghasilan tersebut sudah termasuk dalam kelompok menengah ke atas dalam struktur masyarakat Indonesia. Ironisnya, justru mereka yang secara finansial sudah mapan mendapat keistimewaan, sementara rakyat kecil yang seharusnya menjadi prioritas utama program ini malah kurang diperhatikan.


Korupsi Merajalela, Rakyat Kecil Menderita


Dalam pelaksanaan program Tapera, potensi korupsi dan penyelewengan dana menjadi ancaman serius yang dapat menghambat tujuan program ini. Tapera dicanangkan sebagai solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini sulit memiliki hunian layak. Namun dengan besarnya anggaran yang dialokasikan dan kompleksitas pengadaan lahan serta pembangunan infrastruktur, celah bagi praktik korupsi menjadi terbuka lebar. Akibatnya, rakyat kecil terus menunggu janji yang tak kunjung terwujud, terjebak dalam lingkaran kemiskinan, dan ketidakpastian masa depan.


Tapera Harus Menjadi Solusi, Bukan Menambah Beban Baru Lagi!


Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar program ini benar-benar berpihak pada rakyat kecil dan membantu mereka untuk memiliki rumah layak, bukan justru menambah beban mereka. Penyesuaian regulasi dan penambahan subsidi yang lebih besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus menjadi fokus utama. Sudah saatnya pemerintah membuka mata dan benar-benar memprioritaskan kesejahteraan rakyat kecil, bukan hanya memikirkan kepentingan golongan tertentu dengan kedok kebijakan.

 

Referensi:



6 views0 comments

Comments

Submit Tulisanmu

Kirimkan tulisan Anda dan jadilah bagian dari komunitas kami yang berkontribusi dalam berbagai topik menarik yang kami sajikan kepada pembaca setia kami.

bottom of page