top of page
Vinolga Bunga
May 232 min read

Koalisi Prabowo Menerkam Oposisi: Ancaman Nyata Bagi Demokrasi



Berbondong-bondong Gabung Koalisi


Belakangan ini, Indonesia menyaksikan fenomena baru dalam panggung politik nasionalnya. Pasca kemenangan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto sedang gencar membentuk kabinetnya. Dari berbagai sumber yang beredar, Prabowo tampaknya telah berhasil menarik hampir seluruh kekuatan politik ke dalam orbit kekuasaannya. Partai-partai yang sebelumnya berada di kubu oposisi, seperti Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kini telah tergoda oposisi. Hal ini mengejutkan banyak pihak dengan bergabungnya partai-partai tersebut ke koalisi pemerintah yang dipimpin oleh Prabowo Subianto nantinya. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa hilangnya oposisi dapat membahayakan prinsip-prinsip demokrasi dan keseimbangan kekuasaan di negara ini.


Oposisi Hilang, Fungsi Pengawasan Parlemen Melayang


Salah satu pilar utama demokrasi adalah adanya mekanisme check and balances, di mana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengawasi dan menyeimbangkan satu sama lain. Dengan bergabungnya partai-partai oposisi ke dalam koalisi pemerintah, kekuatan pengawasan parlemen terhadap kebijakan dan tindakan eksekutif akan melemah. Dengan tidak adanya pihak yang mengawasi dan mengkritisi, pemerintah memiliki peluang yang lebih besar untuk mengambil tindakan dan membuat kebijakan tanpa pertanggungjawaban yang memadai atau akan semena-mena. Kondisi ini dapat membuka jalan bagi penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan yang berpotensi melanggar konstitusi.


Melumpuhkan Hak Pilih Rakyat


Dalam sistem demokrasi yang sehat, rakyat seharusnya memiliki pilihan alternatif yang jelas dalam pemilihan umum. Namun, dengan tidak adanya partai-partai oposisi, masyarakat akan kehilangan pilihan yang benar-benar berbeda dalam kebijakan yang ditawarkan. Hal ini dapat membatasi hak rakyat untuk memilih secara bebas dan membuat proses pemilihan umum menjadi kurang bermakna dan tidak mencerminkan kehendak rakyat secara utuh.


Hegemoni Kekuasaan Sentralistik


Sentralistik adalah penyatuan segala sesuatu ke tempat yang dianggap sebagai pusat. Begitulah kira-kira kondisi politik Indonesia nantinya jika mayoritas partai masuk ke dalam pemerintahan. Tidak adanya oposisi dapat menciptakan kondisi yang rentan terhadap pemusatan kekuasaan. Dengan mayoritas kursi di parlemen, hambatan terhadap agenda politiknya akan semakin terbatas. Ini membuka peluang bagi tumbuhnya otoritarianisme, di mana suara rakyat terancam terendam oleh kepentingan segelintir elit berkuasa.


Jangan Biarkan Demokrasi Menjadi Monokrasi!


Bergabungnya mayoritas partai oposisi ke dalam pemerintahan Prabowo akan menciptakan situasi yang buruk bagi demokrasi Indonesia. Tanpa adanya oposisi, terdapat risiko penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya akuntabilitas, pengabaian terhadap kepentingan kelompok-kelompok tertentu, dan stagnasi dalam perumusan kebijakan. Dengan begitu, untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjamin masa depan demokrasi yang sehat, keberadaan oposisi yang kuat sangat diperlukan.


 

Referensi:




2 views0 comments

Comments

Submit Tulisanmu

Kirimkan tulisan Anda dan jadilah bagian dari komunitas kami yang berkontribusi dalam berbagai topik menarik yang kami sajikan kepada pembaca setia kami.

bottom of page