Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik dua menteri baru dalam Kabinet Indonesia Maju. Menteri yang baru dilantik oleh Jokowi meliputi Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Upacara pelantikan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, 21 Februari 2024, pukul 11.00 WIB. Pelantikan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.
Tanggapan PDIP Atas Penunjukan AHY
Deddy Sitorus, politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas laporan penunjukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) pada 21 Februari 2024. Deddy menyatakan bahwa jika laporan tersebut benar, hal itu hanya akan memperkuat pandangan bahwa Jokowi memandang posisi menteri sebagai hasil dari alokasi politik, bukan berdasarkan kompetensi. Ia mengusulkan agar AHY lebih tepat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) mengingat latar belakang militer AHY.
Deddy juga heran karena Jokowi tidak mempertimbangkan penunjukan wakil menteri, menyatakan bahwa kursi menteri kosong seharusnya diisi oleh wakil menteri. Ia menekankan bahwa sisa masa jabatan Jokowi yang kurang dari setahun membuat adaptasi individu baru dalam memimpin suatu kementerian menjadi tidak mudah. Deddy menilai Jokowi kurang mengutamakan meritokrasi, melihat penunjukan sebagai distribusi kekuasaan daripada penilaian kemampuan. Sebagai anggota Komisi VI DPR, ia menyampaikan empati terhadap Wakil Menteri ATR dan para deputi di Kementerian Polhukam yang seharusnya memiliki peluang karier yang layak.
Tanggapan Partai Lain Atas Penunjukan AHY
Mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memberikan doa dan restu kepada putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang baru ditunjuk sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pandangan ini disampaikan oleh Ossy Dermawan, Sekretaris Pribadi SBY dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Meskipun SBY tidak dapat hadir pada pelantikan, AHY meminta restu dari ayahnya di Cikeas sebelum memulai tugas barunya.
Di sisi politik, Prabowo Subianto, Ketua Partai Gerindra dan mantan Calon Presiden, menyatakan dukungan terhadap penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/Tata Ruang dalam kabinet Joko Widodo. Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, mengapresiasi keputusan tersebut dan meyakini Presiden Jokowi telah mempertimbangkan kualifikasi dan latar belakang individu sebelum menunjuk mereka ke posisi menteri.
Muzani menekankan pentingnya pertimbangan Presiden Jokowi berdasarkan kualifikasi dan kesesuaian untuk peran yang diberikan, menyoroti signifikansi meritokrasi dalam proses pemilihan. Tanggapan positif dari kubu SBY dan Partai Gerindra menekankan pada pentingnya seleksi berdasarkan merit dalam pengangkatan menteri.
Pembagian Kekuasaan Dalam Kabinet Jokowi
Distribusi kekuasaan dalam kabinet Presiden Joko Widodo di Indonesia telah menjadi fokus penelitian ilmiah. Berbagai studi melibatkan analisis teks pidato Jokowi pada Hari Pancasila untuk memahami ideologi politiknya. Konsep kartelisasi partai dan pembagian kekuasaan presiden menyoroti kontingensi oposisi demokratis dan implikasinya terhadap distribusi kekuasaan. Selain itu, penelitian mengenai oligarki dalam pemerintahan Jokowi memberikan wawasan tentang konsentrasi kekuasaan dalam administrasi.
Studi lain membahas hubungan antara negara dan agama selama kepemimpinan Jokowi, menyoroti dampak polarisasi dan politik identitas pada dinamika kekuasaan. Dimensi kecerdasan emosional dan kepemimpinan transformasional dalam pemerintahan Jokowi memberikan wawasan tentang atribut pribadi yang memengaruhi distribusi kekuasaan.
Selanjutnya, penelitian mengenai pengaruh konsep politik Jawa tentang kekuasaan pada Presiden Sukarno memberikan wawasan sejarah tentang kelangsungan dinamika kekuasaan dalam kepemimpinan Indonesia. Perspektif sejarah ini membantu memahami pengaruh berkelanjutan dari konsep kekuasaan budaya dan tradisional pada struktur politik kontemporer.
Secara keseluruhan, minat ilmiah terhadap distribusi kekuasaan dalam kabinet Joko Widodo tercermin melalui berbagai studi yang mengeksplorasi aspek-aspek seperti representasi ideologis, kartelisasi partai, pengaruh agama, kecerdasan emosional, dan warisan sejarah.
留言