top of page
Brigitta
Oct 12, 20232 min read

Darurat Korupsi di Kementerian Pertanian: Apa Update Terbaru?



KPK Geledah Kediaman Menteri Pertanian


Sejak tanggal 29 September 2023, KPK telah melakukan penggeledahan rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Jakarta dan Makassar serta telah menyita dan menemukan uang miliaran rupiah, dokumen, dan senjata api. Saat ini, SYL telah menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Menteri Pertanian pada Presiden Joko Widodo. Jadi, bagaimana update utama dan isu-isu terkait dengan kasus ini?


KPK Periksa Beberapa Pejabat Kementerian Pertanian


Selain pemrosesan terhadap SYL, KPK juga telah memanggil beberapa pejabat eselon 1 Kementerian Pertanian (Kemtan). Pada tanggal 10 Oktober 2023 KPK telah memeriksa Sekretaris Jenderal Kemtan Kasdi Subagyono sebagai saksi dugaan korupsi dan dikabarkan telah ditetapkan KPK sebagai tersangka.


Selain itu, pada tanggal 9 Oktober 2023 KPK telah memeriksa Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kemtan Muhammad Hatta yang dikabarkan juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Secara keseluruhan, KPK telah menaikkan dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang ke tahap penyidikan.


Dugaan Pemerasan oleh Ketua KPK


Bersamaan dengan proses penyidikan kasus dugaan korupsi di Kemtan, kepolisian telah menaikkan status dugaan pemerasan terhadap SYL oleh pimpinan KPK ke tahap penyidikan.


Menanggapi hal tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD telah menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait serta memastikan berjalannya proses hukum dan penanganan profesional.


Sebelumnya, pada tanggal 2 Maret 2022 Ketua KPK Firli Bahuri mengakui telah bertemu dengan SYL dan menyampaikan bahwa pertemuan dilakukan di tempat terbuka dan berlangsung sebelum penyelidikan di Kementan dimulai.


Kembali Terjadinya Korupsi oleh Menteri, Indikasi Permasalahan di Politik Indonesia?


SYL menjadi menteri ke-6 era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terjerat kasus dugaan korupsi. Maraknya korupsi di kalangan menteri berkaitan dengan afiliasi menteri pada partai politik yang membutuhkan biaya besar selama masa kampanye dan memiliki audit keuangan yang minim. Alhasil, potensi penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan anggaran kian meningkat.


Dengan begitu, menurut teman-teman apakah reformasi sistem politik juga perlu dilakukan untuk mengentaskan korupsi secara efektif?


 

Referensi:







1 view0 comments

Comments

Submit Tulisanmu

Kirimkan tulisan Anda dan jadilah bagian dari komunitas kami yang berkontribusi dalam berbagai topik menarik yang kami sajikan kepada pembaca setia kami.

bottom of page