top of page
Dewi Saputri
Jul 302 min read

Budidaya Pungli di Sekolah, Kiamat Integritas Dunia Pendidikan!



Budaya Pungli yang Mengikis Integritas Sekolah


Tindakan pungutan liar yang sering disebut pungli merupakan tindakan yang tidak mempunyai landasan hukum. Pungli biasanya terjadi di berbagai tempat, termasuk di lembaga pendidikan. Permasalahan pungli yang terjadi di lembaga pendidikan banyak terjadi di sekolah, khususnya sekolah negeri yang sering menjadi sasaran utama pungli. Contohnya, seperti kasus pungli di SMAN 8 Medan yang pernah viral, SDN di Jawa Tengah, dan beberapa sekolah lainnya.


Penyebab utama terjadinya pungli di sekolah biasanya karena gaji guru yang rendah, regulasi sekolah yang berubah-ubah serta anggaran belanja birokrasi sekolah yang tidak seimbang dalam hal pengeluaran dan pemasukan. Walaupun begitu, bukan berarti sekolah dapat melegitimasi pungli sebagai upaya untuk menutupi kekurangan anggaran. Karena sekolah merupakan sebuah lembaga yang harus dijalankan dengan integritas dan transparan. Jika kasus pungli masih terjadi di sekolah, bukan tidak mungkin integritas sekolah menjadi terancam.


Nihil Transparansi Dana


Pungli yang kerap terjadi di sekolah biasanya karena tidak adanya transparansi mengenai anggaran dana. Akibatnya, sering sekali sekolah mengutip pembayaran berkedok kebutuhan pembiayaan sekolah.


Tindakan pungli yang terjadi biasanya berupa pungutan infak, pembayaran uang komite, buku LKS, baju seragam, uang gedung dan lain sebagainya. Serta, sering sekali orang tua siswa membayar sumbangan sebagai retribusi pembangunan dan diarahkan untuk membeli seragam di sekolah. Padahal sudah jelas, regulasi melarang pungutan terjadi di sekolah negeri baik dilakukan oleh kepala sekolah ataupun komite, dan pungutan berlaku di sekolah swasta karena pungutan tersebut menjadi sumber anggaran sekolah.


Dalam aturannya, pungutan dilarang dilakukan di sekolah negeri, namun pungutan ini sering terjadi di sekolah negeri, hal inilah yang membuat pungutan tersebut menjadi pungutan liar. Karena, sekolah negeri mendapat anggaran dari negara berupa APBN, BOS, BOP, SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), APBD dan BOSDA. Serta anggaran dari non negara berupa sumbangan dari pemangku kepentingan ataupun lembaga lain yang tidak mengikat.


Menambah Beban Orang Tua


Maraknya pungutan liar di sekolah membuat para orang tua merasa terbebani dengan kondisi tersebut. Orang tua harus mengambil tindakan pencegahan untuk mempelajari beberapa bentuk pemerasan yang digunakan di sekolah anak mereka. Para wali murid tentunya merasa ketakutan dengan praktik pungutan liar yang terus terjadi karena akan sangat merugikan bagi mereka.


Pungli, Masalah Serius Minim Keseriusan!


Pungli merupakan salah satu jenis korupsi. Pihak sekolah yang terlibat dalam tindakan tersebut biasanya, kepala sekolah, komite hingga koordinator kelas yang berstatus murid. Walaupun pungli bukan lagu lama yang kerap terjadi di sekolah, namun keseriusan untuk memberantasnya justru sangat minim atau justru malah dilestarikan.

Oleh karena itu, perlu diadakan keseriusan untuk menghilangkan budaya pungli terjadi secara terus-menerus. Perlunya sanksi yang tegas terhadap oknum-oknum yang melegitimasi pungli di sekolah dengan menjatuhkan hukuman berat kepada pelanggarnya.


 

Referensi:


  • Sjafrina, Almas., Yubawa, Cindy., Anggraeni, Dewi., (2024). Melawan Korupsi di Sekolah. Jakarta Selatan : Indonesian Corruption Watch


  • Triharyadi, Edi., Analisis Perbuatan Pungutan Liar pada Penerimaan Peserta Didik Baru T.A 2021 di SMAN Kota Jambi Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Tesis. Universitas jambi : 2022



20 views0 comments

Comments

Submit Tulisanmu

Kirimkan tulisan Anda dan jadilah bagian dari komunitas kami yang berkontribusi dalam berbagai topik menarik yang kami sajikan kepada pembaca setia kami.

bottom of page