top of page
Mia Gisella Kartika
Jul 30, 20233 min read

Apakah Bantuan Sosial Efektif untuk Mengatasi Permasalahan Kemiskinan di Indonesia?



Bansos Alasan Utama Penurunan Kemiskinan?


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2023 angka kemiskinan di Indonesia berada di angka 9,36 persen dan telah mengalami penurunan sebesar 0,21 persen dibandingkan September 2022.


Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik, Atqo Mardiyanto, mengungkapkan bahwa angka kemiskinan yang menurun tidak lepas dari keberhasilan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan sosial atau bansos.


Tujuan Awal Bantuan Sosial


Bantuan sosial kerap terdengar di masyarakat ketika Covid-19 sedang melanda Indonesia dan menghancurkan sektor perekonomian.


Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, bantuan sosial merupakan bantuan dalam bentuk transfer uang, barang, maupun jasa yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat tidak mampu dan hanya bersifat sementara.


Melalui bantuan sosial, pemerintah bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak serta menanggulangi kemiskinan.


Pandemi Covid-19 Singkap Kerentanan Penyalahgunaan Bansos


Selama pandemi Covid-19, pemerintah telah meluncurkan beberapa jenis program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai langsung, bantuan sembako, kartu pra kerja, kartu sembako, sampai subsidi listrik.


Sayangnya, bantuan sosial kerap memiliki efektivitas terbatas dalam menurunkan kemiskinan. Menurut ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet, hal tersebut disebabkan adanya kesalahan data selama penyaluran yang menyebabkan distribusi bantuan sosial mengalami salah sasaran.


Ditambah, masih terkenang di benak masyarakat mengenai kasus korupsi penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara dan merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.


Permasalahan Utama Implementasi Kebijakan Bansos di Indonesia


Studi yang dilakukan Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa kekurangan utama kebijakan bantuan sosial di Indonesia berada di lingkup implementasi dan pengawasan.


Contohnya, pemanfaatan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan untuk mengembangkan pendidikan dan kesehatan, nyatanya para penerima mengalami keterbatasan karena sulitnya akses penerima pada fasilitas kesehatan dan pendidikan.


Sementara itu, hampir setengah dari penerima bantuan sosial Program Indonesia Pintar menerima kurang dari bantuan minimal seharusnya karena adanya biaya tambahan untuk pencairan bantuan sosial dan mengalami keterbatasan akses ke layanan keuangan karena proses administrasi yang rumit.


Optimalisasi Implementasi dan Pengawasan Kebijakan Bantuan Sosial


Sebuah penelitian oleh SMERU Research Institute mengungkapkan bahwa bantuan sosial dapat meredam dampak kenaikan harga komoditas seperti BBM bersubsidi, terhadap tingkat kemiskinan dan ketimpangan.


Peneliti SMERU Research Institute Ridho Izzati menambahkan bahwa kebijakan bantuan sosial perlu terus dilanjutkan dan difokuskan pada kelompok rumah tangga miskin dan rentan miskin untuk memitigasi dampak perlambatan ekonomi dan inflasi.


Akan tetapi, hal tersebut harus ada pengetatan dan transparansi dalam proses implementasi kebijakan bantuan sosial, agar permasalahan tidak tepat sasaran dalam penyaluran dan prosedur klaim bantuan sosial yang ada dapat lebih jelas dan mudah diakses oleh para penerima bantuan sosial tersebut.


 

Referensi:










1 view0 comments

Comments

Submit Tulisanmu

Kirimkan tulisan Anda dan jadilah bagian dari komunitas kami yang berkontribusi dalam berbagai topik menarik yang kami sajikan kepada pembaca setia kami.

bottom of page